BAYUNG LENCIR, MUBA – Kesabaran masyarakat Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, akhirnya mencapai titik nadir. Di tengah kepulan debu hitam dan hancurnya infrastruktur desa, warga kini melontarkan mosi tidak percaya dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) serta instansi terkait untuk segera melakukan investigasi besar-besaran terhadap aktivitas tambang batu bara di wilayah mereka.
Bukan sekadar keluhan biasa, warga mencium adanya ketidakberesan dalam sikap Pemerintah Desa (Pemdes) Mangsang. Dugaan adanya “pembiaran” hingga indikasi keberpihakan oknum perangkat desa terhadap korporasi kian menguat seiring dengan bungkamnya otoritas desa melihat jalan umum hancur lebur dihantam tonase kendaraan berat yang melampaui batas.
“Negara Harus Hadir, Jangan Kalah oleh Korporasi!”
Tuntutan warga sangat eksplisit: Mereka meminta Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya duduk di balik meja. Warga mendesak audit kebijakan desa dan investigasi lapangan guna mengungkap siapa aktor di balik layar yang memuluskan penghancuran fasilitas publik ini.
“Kami butuh kehadiran negara! Jangan sampai hukum tumpul ke atas hanya karena urusan bisnis tambang. Jalan desa ini dibangun dengan uang rakyat, tapi sekarang dikuasai truk-truk raksasa seolah milik pribadi,” tegas salah seorang tokoh masyarakat dengan nada tinggi.
Borok yang Mulai Terkuak
Ada empat poin krusial yang kini menjadi “bola panas” di meja penegak hukum:
1. Dugaan Gratifikasi/Main Mata: Warga meminta audit terhadap kebijakan Kepala Desa yang dianggap lebih membela kepentingan perusahaan dibanding keselamatan warga sendiri.
2. Pelanggaran Tonase: Truk angkutan berat melenggang bebas tanpa pengawasan Dishub, merusak aset negara secara terang-terangan.
3. Kejahatan Lingkungan: Polusi debu yang mengepung pemukiman warga sudah masuk tahap mengkhawatirkan bagi kesehatan anak-anak dan lansia.
4. Ancaman Nyawa: Intensitas kendaraan berat tanpa kontrol telah mengubah jalan desa menjadi jalur maut bagi pengguna jalan lokal.
Ancaman Eskalasi Massa
Hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah konkret dari Pemdes Mangsang untuk meredam gejolak atau membatasi aktivitas tambang tersebut. Jika APH tetap bergeming, warga mengancam akan menggelar aksi massa yang lebih besar untuk menuntut keadilan.
“Investasi silakan masuk, tapi jangan berdiri di atas penderitaan rakyat! Jika Pemdes tidak mampu melindungi warganya, biarkan hukum yang bicara,” pungkas warga.
Kini, bola panas ada di tangan APH. Akankah mereka berani membongkar dugaan kongkalikong ini, ataukah jeritan warga Desa Mangsang hanya akan hilang tertutup debu batu bara?(MK)
