OGAN ILIR – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten Ogan Ilir merespons serius kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disebut semakin mengkhawatirkan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
Berdasarkan data yang diterima DPD PGK OI, luas lahan yang terbakar telah mencapai 947 hektare, sementara sekitar 2.000 warga dilaporkan mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat dampak kabut asap.
Kondisi tersebut dinilai tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan biasa. PGK OI menilai situasi karhutla dan dampak kabut asap telah menyentuh persoalan keselamatan serta kesehatan masyarakat yang membutuhkan langkah penanganan cepat, konkret, dan terukur dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
Ketua DPD PGK Ogan Ilir, Dwi Surya Mandala, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam penanganan kebakaran, khususnya BPBD, Damkar, TNI, dan Polri.
Menurutnya, para petugas telah berjibaku melakukan pemadaman di tengah kondisi yang tidak mudah.
Namun, Dwi menegaskan bahwa upaya pemadaman tidak boleh menjadi satu-satunya solusi.
“Kami bersama masyarakat sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini berjibaku menangani dan memadamkan kebakaran. Tetapi kami juga mendesak Bupati Ogan Ilir segera mengambil langkah yang lebih konkret,” tegas Dwi.
Ia menilai penanganan karhutla harus menyentuh persoalan dari hulu hingga hilir, bukan hanya melakukan penanganan setelah kebakaran terjadi.
“Jangan sampai persoalan ini hanya selesai di ruang rapat, sementara di lapangan titik api terus bertambah dan masyarakat terus menjadi korban,” ujarnya.
Ribuan Warga ISPA Dinilai Jadi Alarm Serius
DPD PGK OI menilai meningkatnya jumlah warga yang terdampak gangguan pernapasan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Menurut Dwi, ketika ribuan masyarakat telah dilaporkan mengalami ISPA, maka pemerintah harus segera memperkuat langkah perlindungan terhadap masyarakat.
PGK OI mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah terpadu, mulai dari pemantauan titik api, penguatan pencegahan, percepatan penanganan kebakaran, hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap.
Selain itu, pemerintah juga didorong untuk memperluas pembagian masker dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga yang memiliki gangguan kesehatan.
“Kalau hari ini sudah ribuan warga terdampak ISPA, pemerintah harus melihat ini sebagai alarm serius. Jangan menunggu korban bertambah baru mengambil kebijakan,” kata Dwi.
Menurutnya, pemerintah harus mengambil kebijakan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, terutama apabila kualitas udara telah mencapai tingkat yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
PGK OI Minta Sekolah Daring Dipertimbangkan
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD PGK OI, Jilly, meminta Bupati Ogan Ilir melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) untuk mengevaluasi aktivitas belajar mengajar apabila kondisi kualitas udara semakin memburuk.
Menurutnya, kebijakan mengubah jam masuk sekolah menjadi pukul 09.00 WIB dinilai belum tentu cukup memberikan perlindungan maksimal kepada peserta didik apabila kabut asap terus terjadi.
PGK OI meminta pemerintah daerah mempertimbangkan pembelajaran daring atau online berdasarkan kondisi kualitas udara dan rekomendasi pihak yang berwenang.
“Kami meminta Bupati Ogan Ilir melalui Disdik segera mempertimbangkan penerapan pembelajaran daring, khususnya apabila kondisi udara sudah berada pada tingkat yang tidak sehat dan berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak,” tegas Jilly.
Ia menilai anak-anak merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dalam kondisi bencana kabut asap.
Menurutnya, kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan faktor kesehatan dan keselamatan peserta didik.
“Anak-anak dan kelompok rentan harus mendapatkan perlindungan maksimal. Jangan sampai kebijakan yang diambil terlambat sementara jumlah masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan terus bertambah,” ujarnya.
“Jangan Hanya Geser Jam Sekolah”
PGK OI menilai pemerintah daerah perlu memiliki langkah yang lebih komprehensif dalam menghadapi dampak karhutla.
Kebijakan pendidikan, pelayanan kesehatan, distribusi masker, pemantauan kualitas udara, serta penanganan titik api harus berjalan secara bersamaan.
Jilly menegaskan, perubahan jam sekolah bukan satu-satunya jawaban apabila kondisi udara telah mencapai tingkat yang berisiko terhadap kesehatan.
Menurutnya, pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas mengenai langkah-langkah yang akan diambil apabila kualitas udara terus memburuk.
PGK OI mendorong Pemkab Ogan Ilir untuk mempertimbangkan rekomendasi dari instansi kesehatan dan pihak terkait dalam menentukan kebijakan aktivitas belajar mengajar.
Desak Bupati Ambil Keputusan Konkret
DPD PGK OI menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi bencana karhutla.
Pemerintah, menurut PGK OI, tidak boleh hanya bersikap reaktif setelah kebakaran terjadi, tetapi harus memperkuat langkah pencegahan serta mengambil kebijakan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.
Dengan data yang diterima PGK OI mengenai luas lahan terbakar yang mencapai 947 hektare serta sekitar 2.000 warga terdampak ISPA, organisasi tersebut mendesak Pemkab Ogan Ilir segera menghadirkan langkah nyata.
PGK OI mendorong pemerintah untuk:
– Memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla;
– Meningkatkan pemantauan serta penanganan titik api;
– Memperluas pelayanan kesehatan bagi warga terdampak;
– Memastikan ketersediaan masker dan perlindungan bagi kelompok rentan;
– Meningkatkan sosialisasi bahaya kabut asap;
– Mengevaluasi aktivitas belajar mengajar berdasarkan kondisi kualitas udara; dan
– Mempertimbangkan pembelajaran daring apabila kondisi udara dinilai tidak memungkinkan kegiatan sekolah berlangsung secara normal.
“Jangan sampai rapat terus berjalan, tetapi asap juga terus berjalan. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar koordinasi dan wacana,” pungkas Jilly.
DPD PGK OI berharap Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir segera mengambil langkah yang cepat, terukur, dan berkelanjutan dalam menangani karhutla serta dampak kabut asap.
Bagi PGK OI, persoalan ini bukan hanya tentang berapa hektare lahan yang terbakar, tetapi juga tentang keselamatan ribuan masyarakat yang setiap hari harus menghirup udara yang terdampak asap.
Kini, masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah daerah. Sebab ketika asap semakin pekat dan warga mulai jatuh sakit, tindakan nyata menjadi jauh lebih dibutuhkan daripada sekadar rapat dan wacana. (BN)
