MUSI BANYUASIN – Hukum di Sumatera Selatan seolah kehilangan taringnya di hadapan mafia minyak ilegal. Rentetan ledakan dan kebakaran hebat yang bersumber dari sumur serta kilang minyak ilegal di wilayah Hindoli, Kecamatan Keluang, sepanjang tahun 2026, kini memicu gelombang kemarahan publik yang tak terbendung.
Ironisnya, meski langit Keluang sudah hampir lima kali menghitam akibat api dalam satu bulan terakhir, hingga detik ini belum ada satu pun “pemain besar” yang diseret ke meja hijau. Penegakan hukum yang mandul ini memunculkan tudingan miring: Apakah aparat sengaja memelihara praktik ilegal ini?
Kapolsek Keluang Didesak Copot, Kapolda Bungkam?
Sorotan tajam kini tertuju langsung pada Kapolda Sumatera Selatan. Publik mendesak tindakan radikal, termasuk mencopot Kapolsek Keluang, AKP Moga Gumilang, yang dinilai gagal total, atau bahkan diduga melakukan pembiaran terhadap aktivitas illegal drilling dan refinery di wilayah hukumnya.
Kecurigaan masyarakat semakin menguat setelah upaya konfirmasi media kepada Kapolda Sumsel melalui pesan WhatsApp tidak membuahkan hasil. Sikap bungkam sang jenderal di tengah situasi darurat ini dianggap sebagai sinyal buruk bagi supremasi hukum di Bumi Sriwijaya.
Suara Rakyat: “Ini Darurat Hukum!”
Fitroh, Ketua Suara Masyarakat Sipil (SMS), dengan nada tinggi menegaskan bahwa rentetan kebakaran ini bukan lagi sekadar kelalaian.
“Ini sudah darurat hukum! Kebakaran berulang, tapi nol tersangka. Kami melihat ada indikasi pembiaran sistemik. Kapolda jangan tutup mata, segera copot Kapolsek Keluang dan bongkar mafia minyak ini sampai ke akar-akarnya!” tegas Fitroh.
Senada dengan itu, M. Khaliq Ketua GPP Sumsel menilai lemahnya penegakan hukum di Keluang telah mencederai rasa keadilan. “Jika dibiarkan, mafia akan semakin merajalela. Harus ada evaluasi total sekarang juga!” cetusnya.
Ancaman Aksi Massa: Negara Tidak Boleh Kalah
Kritik paling pedas datang dari OBI JANGKRIK (Jaringan Ngobrol Kritik KKN). Mereka menilai fenomena “kebakaran tanpa tersangka” adalah bentuk kegagalan serius yang mempermalukan institusi kepolisian.
“Diamnya otoritas saat dikonfirmasi menunjukkan mereka alergi terhadap kritik. Kami tidak akan tinggal diam. Jika Kapolda Sumsel tidak segera bertindak tegas dan mencopot Kapolsek Keluang, kami siap turun ke jalan dan membawa isu ini ke tingkat nasional,” ancam OBI JANGKRIK.
Kini, bola panas ada di tangan Kapolda Sumsel. Publik menunggu: Apakah hukum akan tegak berdiri, ataukah negara akan terus bertekuk lutut di bawah kendali mafia minyak? Rakyat menuntut bukti, bukan sekadar janji atau aksi bungkam yang mencurigakan.
Hukum tidak boleh kalah. Negara harus hadir sebelum nyawa rakyat kembali melayang di tengah kobaran api ilegal.(Red)
