PALEMBANG – Dunia pendidikan Sumatera Selatan kembali diguncang isu miring yang memicu kemarahan publik. Gabungan Pemuda Peduli Sumsel (GPPS) bersama Mahasiswa dan koalisi Tim 7 Media Partner resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa besar-besaran ke Polrestabes Palembang dengan nomor: 49/GPP-S/01/2026.
Aksi yang dijadwalkan meruduk Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel pada Kamis, 22 Januari 2026 ini membawa misi tunggal: Membongkar gurita pungutan liar (pungli) dan dugaan praktik “main sulap” anggaran di lingkungan sekolah negeri.
Seret Aktor Intelektual dan Pecat Pejabat “Alergi” Media
Aksi ini dipicu oleh temuan dugaan praktik pungli yang mengakar di SMKN 4, SMAN 18, SMAN 16, SMAN 9 dan SMAN 4 Palembang. Tidak hanya soal uang, massa juga mengecam keras adanya upaya penyuapan terhadap jurnalis yang dianggap sebagai bentuk penghinaan nyata terhadap profesi pers.
“Kami tidak akan diam melihat marwah pendidikan dicoreng oleh oknum yang menjadikan sekolah sebagai ladang bisnis. Kami menuntut aktor intelektual di balik pungli SMKN 4 segera diseret ke ranah hukum!” tegas koordinator aksi dalam pernyataan sikapnya.
Target Utama: Copot Sumin Eksan dan Poniyem
Dalam tuntutan tertulisnya, GPP-SUMSEL dan Tim 7 Media Partner mendesak Gubernur Sumatera Selatan untuk segera mengambil tindakan tegas:
Copot Sumin dari jabatan Kepala Sekolah SMKN 4 Palembang karena diduga mencederai marwah pendidikan melalui praktik pungli dan gratifikasi.
Copot Dra. Poniyem, M.Pd. dari jabatan Kabid SMA Disdik Sumsel. Ia dinilai gagal menunjukkan integritas, tidak profesional, dan terkesan “main mata” dengan menghindar dari konfirmasi media terkait sengkarut uang komite dan uang bangunan.
Mendesak Audit Investigatif dan Tim Saber Pungli
Selain tuntutan pencopotan, massa mendesak Inspektorat Provinsi Sumsel segera melakukan audit investigatif terhadap aliran dana di SMKN 4 Palembang yang diduga digunakan untuk menyuap oknum tertentu guna menutupi borok sekolah.
“Pendidikan gratis adalah hak rakyat. Jangan biarkan uang komite dan uang bangunan jadi kedok pungli yang mencekik wali murid. Kami minta Disdik buka-bukaan soal dana BOS dan jalankan Program Sekolah Gratis (PSG) secara murni tanpa ada embel-embel pungutan liar!” tambah rilis tersebut.
Aksi Hingga Menang
Dengan kekuatan sekitar 50 orang massa aksi, mobil komando, serta bentangan spanduk tuntutan, GPP-SUMSEL dan Tim 7 Media Partner menyatakan akan bertahan di depan Disdik Sumsel mulai pukul 10.00 WIB hingga tuntutan mereka dikabulkan.
Akankah Dinas Pendidikan Sumsel berani melakukan bersih-bersih internal, atau justru tetap melindungi oknum yang merusak sistem pendidikan di Bumi Sriwijaya? Publik menunggu nyali pemerintah.(Tim 7)
