OGAN ILIR – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melumpuhkan aktivitas warga di Kecamatan Indralaya Utara dan sejumlah wilayah Kabupaten Ogan Ilir memicu gelombang protes keras. Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPD PGK) Ogan Ilir melayangkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir yang dinilai lamban, tidak responsif, dan terkesan menutup mata atas penderitaan rakyat.
Sudah berhari-hari, pemandangan SPBU di Ogan Ilir berubah menjadi jalur antrean kendaraan yang mengular hingga berjam-jam. Ironisnya, tidak sedikit warga yang terpaksa pulang dengan tangki kosong akibat stok BBM yang mendadak habis. Krisis ini dinilai tidak hanya memukul urat nadi perekonomian masyarakat kecil, tetapi juga mulai melumpuhkan sektor pendidikan di wilayah yang dikenal sebagai kota santri dan mahasiswa tersebut.
Pemerintah Gagap Komunikasi Publik
Ketua DPD PGK Ogan Ilir, Dwi Surya Mandala, S.E., dengan lantang menegaskan bahwa jajaran eksekutif daerah tidak boleh bersikap pasif di tengah krisis distribusi yang kian mencekik. Ia mempertanyakan hilangnya peran pemerintah dalam memberikan kepastian informasi kepada publik.
“Yang menjadi pertanyaan besar masyarakat hari ini adalah, mengapa kelangkaan BBM bisa terjadi berhari-hari tanpa adanya penjelasan resmi yang memadai? Pemerintah daerah seharusnya hadir di tengah masyarakat, memberikan kepastian dan solusi, bukan justru membiarkan spekulasi berkembang di tengah keresahan warga,” cecar Dwi Surya Mandala dengan nada geram.
PGK menilai minimnya komunikasi publik dari Pemkab Ogan Ilir menjadi bukti nyata lemahnya manajemen krisis di tingkat daerah. Hingga saat ini, masyarakat dibiarkan menebak-nebak tanpa tahu pasti apa penyebab kelangkaan, bagaimana kondisi riil stok di lapangan, dan kapan situasi darurat ini akan berakhir.
Sektor Pendidikan dan Ekonomi Mahasiswa Ikut Terancam
Dampak domino dari kelangkaan ini ternyata jauh lebih masif. Sekretaris DPD PGK Ogan Ilir, Jilly, membeberkan bahwa krisis energi ini telah merembet ke sektor pendidikan tinggi. Ogan Ilir, yang menjadi rumah bagi Universitas Sriwijaya (Unsri) dengan belasan ribu mahasiswa, kini menghadapi ancaman lumpuhnya moda transportasi kampus.
“Jika kondisi ini terus berlanjut, maka bukan hanya aktivitas ekonomi yang terganggu, tetapi juga aktivitas pendidikan. Banyak sopir angkutan dan bus (mahasiswa) yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM karena harus mengantre berjam-jam. Ini tentu mempengaruhi pelayanan transportasi dan pendapatan mereka,” beber Jilly.
Tuntut Transparansi dan Pengawasan Ketat
Sikap diamnya otoritas setempat memicu kecurigaan terkait adanya celah kebocoran dalam rantai distribusi. Oleh karena itu, DPD PGK Ogan Ilir mendesak Pemkab Ogan Ilir dan PT Pertamina untuk segera menghentikan drama kelangkaan ini dengan membuka data distribusi secara transparan ke publik.
PGK juga menuntut aparat dan dinas terkait untuk memperketat pengawasan di setiap SPBU demi memastikan pasokan BBM bersubsidi tepat sasaran dan bebas dari praktik penimbunan oleh oknum nakal.
“Kami tidak ingin persoalan ini terus berulang tanpa adanya evaluasi dan solusi yang jelas. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar menunggu tanpa kepastian,” pungkas Dwi Surya Mandala menutup keterangannya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir belum memberikan keterangan resmi terkait langkah strategis yang akan diambil untuk mengurai benang kusut kelangkaan BBM di wilayahnya. (BN)
