MUARA ENIM – Hukum seolah tak bertaji di hadapan debu hitam Desa Darmo Simpang Karso. Aktivitas tambang batubara ilegal di Kecamatan Lawang Kidul kian beringas, memicu amarah warga yang kini terang-terangan menunjuk hidung oknum aparat sebagai “benteng” di balik perusakan lingkungan dan penjarahan kekayaan negara tersebut.
Bukan sekadar isu burung, nama sejumlah oknum mencuat ke permukaan. Warga menuding sosok Ervan alias Ibeng dari kesatuan Intelebong, serta dua oknum Polisi Militer (PM) Muara Enim berinisial Ags dan Sht, berada di garda terdepan melindungi sindikat ini. Kehadiran mereka disinyalir menjadi alasan mengapa ratusan truk pengangkut batubara tetap bebas “menari” di tengah malam, meski patroli gabungan sering melintas.
Kebal Hukum atau Sengaja Dipelihara? “Kami bosan dengan sandiwara penertiban! Patroli ada, tapi truk tetap lewat. Ternyata ada ‘seragam’ di belakangnya,” cetus seorang warga dengan nada geram (14/2).
Masyarakat melaporkan bahwa para penambang liar merasa di atas angin karena merasa memiliki “beking” kuat. Akibatnya, setiap malam warga harus menelan polusi suara dan debu pekat, sementara infrastruktur jalan hancur lebur dihantam tonase kendaraan yang melampaui batas.
Tuntutan Pecat: Bola Panas di Tangan Pangdam II Sriwijaya Ketidakmampuan aparat penegak hukum lokal menyentuh para pelaku membuat warga kini melayangkan tuntutan tinggi. Masyarakat meminta Pangdam II Sriwijaya untuk turun tangan langsung membersihkan institusi dari oknum-oknum yang melacurkan jabatan demi kepentingan pribadi.
“Jika terbukti membekingi ilegalitas, tidak ada kata maaf. Kami minta Pangdam II Sriwijaya segera memecat oknum-oknum tersebut secara tidak hormat (PTDH). Mereka dibayar negara untuk melindungi rakyat, bukan melindungi perusak lingkungan!” tegas salah satu tokoh masyarakat setempat.
Hukum yang Mandul Hingga saat ini, aktivitas di jalur Tanjung Enim, Tanjung Agung, hingga Simpang Meo Min masih dipenuhi hiruk pikuk truk batubara yang diduga ilegal. Operasi yang dilakukan oleh PT. Bukit Asam Tbk (PTBA) bersama Pam Ovit dan Polres Muara Enim seolah hanya menjadi “seremonial” tanpa efek jera, memperkuat dugaan adanya konspirasi tingkat tinggi di balik layar.
Publik kini menanti keberanian Markas Besar TNI dan jajaran Kodam II Sriwijaya untuk membuktikan bahwa tidak ada ruang bagi pengkhianat seragam yang bermain di kubangan batubara ilegal. Jika diam, maka benar adanya jika hukum di Muara Enim memang telah “dibeli” oleh hitamnya batubara.(MK)
