PALEMBANG – Aroma busuk dugaan korupsi di tubuh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang mendadak menyengat publik. Gabungan Pemuda Peduli Sumatera Selatan (GPP-SUMSEL) secara resmi mengibarkan bendera perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai “perampokan uang rakyat atas nama pendidikan.”
Pemicunya bukan main-main: proyek pengadaan mebeler (meja dan kursi) guru tahun anggaran 2025 yang harganya dinilai di luar nalar sehat. GPP-SUMSEL mengendus adanya praktik mafia mebeler yang mencoba mengeruk keuntungan fantastis dari APBD.
Angka “Gila”: Satu Set Meja Kursi Seharga Motor?
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran yang dikucurkan mencapai angka yang sangat fantastis:
Pengadaan SD: Rp27,5 Miliar untuk 2.508 set.
Pengadaan SMP: Rp10,5 Miliar untuk 958 set.
Jika dikalkulasi, satu set meja dan kursi guru tersebut dihargai sekitar Rp10,9 Juta. Angka ini memicu kemarahan aktivis GPP-SUMSEL.
“Kami menggugat! Spesifikasi seperti apa yang membuat satu set meja kursi guru berharga hampir 11 juta rupiah? Apakah ini kayu jati ekspor atau berlapis emas? Ini bukan sekadar pemborosan, ini adalah penghinaan terhadap logika publik dan pengkhianatan terhadap dunia pendidikan!” tegas M. Khaliq, salah satu koordinator aksi.
Seruan Aksi “Kepung” Disdik
Menanggapi temuan ini, GPP-SUMSEL telah melayangkan surat pemberitahuan aksi massa ke Polrestabes Palembang. Rencananya, puluhan pemuda akan menggeruduk kantor Disdik Kota Palembang pada Senin, 27 April 2026, pukul 09.00 WIB.
Ada 5 poin tuntutan maut yang diusung:
Transparansi Teknis: Menuntut penjelasan Kadisdik soal harga “langit” Rp10,9 juta per set.
Bongkar Mafia E-Katalog: Mengusut vendor “siluman” yang diduga bekerjasama melakukan mark-up harga hingga 4 kali lipat harga pasar.
Copot Pejabat Terkait: Mendesak Walikota mencopot PPK dan Kabid penyusun RAB “Gila” tersebut.
Desak Kejati Turun Tangan: Meminta Kejaksaan Tinggi Sumsel segera memeriksa Kadisdik sebelum uang negara ludes dirampok.
Mosi Tidak Percaya: Menuntut Kadisdik Palembang mundur jika tidak mampu bersikap transparan dalam 1×24 jam.
“Koruptor Pendidikan Adalah Pengkhianat Bangsa”
Pihak GPP-SUMSEL memperingatkan agar pemerintah tidak mencoba berlindung di balik alasan pajak atau ongkos kirim. Bagi mereka, angka tersebut adalah bentuk kejahatan kemanusiaan di tengah masih banyaknya fasilitas sekolah yang memprihatinkan di Palembang.
“Jangan coba-coba membodohi kami. Kami akan tetap berdiri di sini sampai para tikus kantor yang bersembunyi di balik meja kursi emas itu diseret ke jeruji besi!” pungkas Fitro dan Obbie selaku korlap aksi.
Aksi yang mengusung tagar #BongkarMafiaMebelerDiknasPalembang ini diprediksi akan menjadi sorotan tajam, mengingat besarnya anggaran yang dipertaruhkan di tengah pengawasan publik yang kian ketat terhadap birokrasi Kota Palembang.(Red)
