PALEMBANG — Maraknya aktivitas illegal drilling dan peredaran BBM ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali memicu keluhan publik. Selain menimbulkan potensi kerugian negara dalam jumlah besar, praktik tersebut disebut-sebut menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran tanah dan sungai, serta mengancam kesehatan masyarakat di sekitar lokasi pengeboran.
Meski laporan dan pengaduan warga terus mengalir, respons aparat penegak hukum dinilai tak kunjung maksimal. Sejumlah warga mengaku heran mengapa penindakan terhadap jaringan minyak ilegal berjalan lamban, padahal aktivitasnya tampak kian terbuka.
Di tengah kegelisahan itu, mencuat isu yang membuat publik semakin resah. Berdasarkan informasi yang beredar di lapangan, salah satu petinggi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yakni Kapolda Sumsel dikabarkan turut membuka sumur minyak di wilayah Musi Banyuasin.
“Keluhan kalian tak akan ditanggapi lagi soal BBM ilegal, karena Kapolda yang sekarang ini dikabarkan ikut buka keran di Muba,” ujar salah satu narasumber yang mengaku mengetahui situasi tersebut. Ia menyebut masyarakat pun merasa pesimistis aksi protes akan digubris.
Isu ini, meski belum terkonfirmasi secara resmi oleh pihak kepolisian, terlanjur menyebar luas dan memicu spekulasi bahwa aparat disebut “tutup mata” karena adanya dugaan keterlibatan oknum internal.
Menanggapi situasi yang dianggap semakin tidak terkendali, Gabungan Pemuda Peduli (GPP) Sumsel mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk turun tangan langsung.
Dalam pernyataannya, GPP Sumsel meminta pemerintah pusat melakukan reformasi total di jajaran Polda Sumsel dan Polres Muba, terutama jika benar ada oknum yang menikmati keuntungan dari aktivitas BBM ilegal.
“Jika dugaan keterlibatan oknum aparat benar terjadi, situasi ini tidak hanya mencoreng nama institusi, tetapi juga mengancam marwah penegakan hukum di Sumatera Selatan,” ujar Khaliq Ketum GPP Sumsel.
GPP juga mendesak pemerintah pusat menggalakkan operasi pemberantasan menyeluruh terhadap pelaku dan jaringan BBM ilegal di wilayah Sumsel, termasuk aktor lapangan maupun backing yang diduga memberi perlindungan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Polda Sumsel terkait isu keterlibatan Kapolda dalam aktivitas sumur minyak di Muba. Publik menantikan klarifikasi terbuka untuk memastikan informasi yang beredar tidak menimbulkan keresahan yang lebih besar.
Masyarakat berharap pemerintah pusat dan aparat penegak hukum di daerah dapat segera mengambil langkah konkret, baik melalui penindakan, penertiban lapangan, maupun transparansi informasi mengenai isu sensitif ini. (Red)
