MUBA – Harapan masyarakat Kecamatan Lalan untuk kembali memiliki jembatan permanen di akhir tahun 2025 resmi sirna. Janji manis pihak perusahaan batubara yang sesumbar akan merampungkan perbaikan jembatan yang roboh akibat dihantam tongkang tersebut terbukti hanya menjadi pepesan kosong.
Fakta pahit terungkap di lapangan: aktivitas perbaikan jembatan kini resmi dihentikan total oleh pihak perusahaan. Ironisnya, penghentian ini diduga kuat bukan karena kendala teknis, melainkan demi memuluskan syahwat profit yang lebih besar.
Tumbal Infrastruktur Demi Tonase Raksasa
Informasi yang dihimpun tim di lapangan mengungkap aroma busuk di balik mangkraknya perbaikan ini. Ambruknya Jembatan Lalan ternyata menjadi “berkah tersembunyi” bagi para pengusaha batubara. Sebelum jembatan roboh, kapal tongkang hanya mampu membawa muatan terbatas antara 6.000 hingga 8.000 ton untuk menjaga keamanan saat melintas di bawah jembatan.
Kini, dengan hilangnya rintangan fisik berupa tiang jembatan, “jalan tol” sungai Lalan terbuka lebar. Pantauan tim sejak pagi hingga siang hari, tercatat sedikitnya 7 kapal tongkang raksasa dengan muatan fantastis mencapai 12.000 ton melenggang bebas melintasi jalur tersebut. Angka ini naik hampir dua kali lipat dari kapasitas sebelumnya.
Kuat dugaan, perbaikan jembatan sengaja dihentikan agar kapal-kapal raksasa ini bisa terus melintas tanpa hambatan ketinggian atau lebar pilar. Masyarakat Lalan dikorbankan demi efisiensi biaya logistik batubara yang kian menggila.
Marwah Pemprov Sumsel di Titik Nadir
Di tengah penderitaan warga Lalan yang terisolasi, sikap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) justru menuai kecaman pedas. Meski desakan untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan terus disuarakan, kenyataannya perusahaan batubara seolah “tuli” dan tidak mengindahkan sama sekali.
Publik kini mulai mempertanyakan taji pemerintah. Pemprov Sumsel dinilai mandul dan kehilangan harga diri di hadapan para cukong batubara. Alih-alih bertindak tegas dengan mencabut izin atau menghentikan operasional kapal hingga jembatan diperbaiki, pemerintah seolah membiarkan aktivitas pengerukan kekayaan alam itu berjalan mulus di atas penderitaan rakyat.
“Pemprov Sumsel seperti kalah telak. Mereka seolah tunduk di bawah ketiak bos batubara. Jika pemerintah saja tidak punya harga diri untuk menekan perusahaan, kepada siapa lagi rakyat harus mengadu?” ujar salah satu warga yang geram melihat hilangnya aktivitas perbaikan.
Hingga berita ini diturunkan, arus lalu lintas tongkang batubara berkapasitas 12.000 ton masih terus mengalir deras di Sungai Lalan, sementara puing jembatan yang menjadi nadi ekonomi warga tetap dibiarkan terbengkalai sebagai monumen kegagalan pemerintah dan keserakahan korporasi.(MK)
