PALEMBANG — Layanan pengaduan masyarakat (Dumas) dan Bantuan Polisi (Banpol) Polda Sumatera Selatan (Sumsel) yang sebelumnya dikenal responsif di bawah kepemimpinan Irjen Pol A. Rachmad Wibowo, kini dilaporkan mengalami kemunduran signifikan. Masyarakat mengeluhkan akses yang sulit dan lambatnya respons terhadap laporan sejak Kapolda Sumsel dijabat oleh Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi.
Nomor layanan Banpol, 0813 70002 110, yang selama ini menjadi jalur cepat komunikasi langsung dengan kepolisian, kini disebut-sebut tidak memberikan tanggapan yang memuaskan.
“Berbeda saat dipimpin Irjen Pol A. Rachmad Wibowo yang merespon cepat pengaduan, saat ini responnya sangat lambat bahkan sampai tidak di respon sama sekali, pelapor juga tidak mengetahui nasib laporannya,” terang Obi, seorang warga Sumsel.
Perubahan kualitas layanan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Ketidakjelasan status laporan dan kurangnya transparansi dinilai sangat kontras dengan era sebelumnya.
Data Keberhasilan Era Sebelumnya
Layanan Banpol diinisiasi dan dioptimalkan oleh Irjen Pol A. Rachmad Wibowo dan terbukti efektif. Pada peluncurannya dua tahun lalu, layanan ini meraih tingkat kepercayaan publik yang tinggi.
Pada Selasa, 11 Juni 2024, Irjen Rachmad Wibowo sempat merilis data impresif terkait layanan tersebut. Sejak diluncurkan pada Oktober 2022, layanan Banpol telah menerima total 35.611 laporan dan keluhan masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33.277 laporan berhasil diselesaikan.
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap respons cepat kepolisian pun mencapai 99,6%, berdasarkan aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
“Sejak direlease pada bulan Oktober 2022, layanan ini telah menerima 35.611 laporan, dan dari jumlah tersebut sebanyak 33.277 laporan telah diselesaikan,” ujar mantan Dirsiber Bareskrim Polri tersebut kala itu.
Mandeknya layanan vital ini dinilai sebagai kerugian besar dalam upaya Kepolisian menjaga kedekatan dan transparansi dengan publik. Diharapkan ada perbaikan segera dari jajaran Polda Sumsel di bawah kepemimpinan saat ini untuk mengembalikan kepercayaan dan kualitas layanan publik tersebut.(Red)
