LAMPUNG – Aroma busuk praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal di Provinsi Lampung kian menyengat. Nama Louren, seorang Kepala Desa (Kades) di Lampung, kini mencuat ke permukaan sebagai sosok “Godfather” yang mengendalikan penuh peredaran minyak ilegal di wilayah tersebut. Namun, di balik dominasi absolutnya, publik bertanya-tanya: Mengapa hukum seolah tumpul di hadapannya?
Gurita Bisnis Melalui Tiga Perusahaan Hasil penelusuran mengungkap bahwa Louren diduga kuat menggunakan tameng korporasi untuk memuluskan aksi ilegalnya. Tiga perusahaan besar, yakni PT Putra Nusa Energy, PT Royal Max Energi, dan PT Prabu Raksa Buana, disebut-sebut menjadi kendaraan utama dalam mendistribusikan BBM ilegal melintasi batas provinsi.
Modus operandi yang diduga digunakan melibatkan penggunaan badan usaha untuk menyamarkan aktivitas ilegal. Distribusi BBM ilegal ini dikabarkan tidak hanya terbatas di satu wilayah, namun merambah lintas provinsi, menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat.
Peredaran BBM ilegal seringkali menimbulkan pertanyaan di kalangan publik mengenai pengawasan dan penegakan hukum. Bagaimana praktik ilegal berskala besar seperti ini bisa terjadi dan berlangsung tanpa terdeteksi atau tertindak oleh pihak berwenang?
Situasi ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan sektor energi serta perlunya tindakan tegas terhadap setiap praktik ilegal yang merugikan negara dan mengganggu stabilitas pasar. Penegakan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu sangat dibutuhkan untuk memberantas mafia BBM ilegal.
Dampak dari peredaran BBM ilegal ini sangat luas, mulai dari kerugian finansial negara akibat pajak yang tidak terpungut, potensi kerusakan lingkungan, hingga dampak negatif pada bisnis SPBU resmi yang mematuhi aturan.
Masyarakat dan berbagai pihak terkait terus menyerukan agar aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan dan menindak tegas para pelaku di balik praktik BBM ilegal ini demi terciptanya keadilan dan ketertiban.(Red)
