MUSI RAWAS UTARA – Ekspansi agresif perkebunan kelapa sawit di Musi Rawas Utara (Muratara) mencapai titik mengkhawatirkan. Sepanjang 17 kilometer lahan hutan lebat dilaporkan telah dibabat habis oleh sebuah perusahaan, mengubah lanskap hijau Sumatera yang kaya keanekaragaman hayati menjadi hamparan monokultur sawit demi meraup keuntungan finansial. Perkebunan ini, yang lokasinya tak jauh dari aliran sungai dan perkampungan warga asli, memicu kekhawatiran mendalam akan krisis lingkungan dan sosial di masa depan.
Pemandangan kontras antara sisa hutan yang tersisa dengan lahan sawit yang gundul memicu reaksi keras dari warganet dan masyarakat sipil. Kekhawatiran utama terfokus pada nasib flora dan fauna endemik Sumatera yang kehilangan habitatnya secara drastis. “Kasihan flora dan fauna asli Sumatera,” tulis seorang warganet, menyuarakan sentimen kolektif tentang dampak deforestasi yang mengancam spesies langka seperti gajah dan harimau Sumatera. Laporan insiden gajah liar yang masuk pemukiman warga di Sungai Baung, yang menyebabkan korban jiwa, disebut-sebut sebagai konsekuensi langsung dari hilangnya tempat tinggal alami mereka.
Skandal Perizinan dan Potensi Bencana Iklim
Kritik tajam juga diarahkan pada proses perizinan yang diduga tidak resmi dan adanya “main mata” antara pihak perusahaan dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Tuduhan ini menguatkan dugaan bahwa banyak perkebunan sawit luas di Sumatera Selatan beroperasi tanpa Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang sah, mengabaikan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang krusial.
Di tengah polemik perizinan, muncul spekulasi yang mengaitkan aktivitas perkebunan di Muratara dengan dugaan kasus korupsi besar. Perusahaan yang disinyalir terlibat adalah PT Bumi (BSS Grup), milik Wilson Sutantio, yang diduga terjerat skandal korupsi kredit macet di BRI senilai Rp 1,3 triliun.
Peringatan BMKG dan Nasib Masyarakat Lokal
Konversi hutan menjadi lahan sawit secara masif ini terjadi di tengah peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi cuaca buruk dan ekstrem. Diperkirakan, wilayah selatan Sumatera, termasuk Sumsel, Kalsel, Sulsel, Jawa, dan Bali, akan menghadapi risiko bencana hidrometeorologi yang meningkat, seperti banjir bandang dan longsor, akibat degradasi lingkungan dan hilangnya daerah resapan air.
Bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut menjadi preseden suram yang dikhawatirkan akan menyusul di Sumsel jika praktik eksploitasi hutan terus berlanjut. Warga yang tinggal di dekat sungai dan aliran air diminta waspada.
Alih-alih membawa kemakmuran, kehadiran industri ekstraktif ini dinilai hanya menyisakan kerusakan. “Di mana ada tambang atau PT warganya ikut makmur, yang ada hanya dapat mambu limbahnya saja,” keluh warga lainnya, menyoroti janji-janji kesejahteraan ekonomi yang kontras dengan realitas polusi dan konflik lahan yang terjadi.
Desakan untuk penegakan hukum yang tegas dan penerapan praktik perkebunan berkelanjutan semakin mengemuka, guna menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan penyelamatan lingkungan hidup.(Red)
