PALEMBANG – Proyek mercusuar konektivitas Sumatera, Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Palembang, kini dihadapkan pada ancaman serius: sepi pengguna. Pasalnya, tarif tol di Sumatera dikabarkan menjadi yang termahal se-Indonesia, membebani masyarakat dan memaksa mereka kembali ke jalur lama, Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), yang penuh risiko namun lebih ramah kantong.
Kenaikan tarif yang terjadi belakangan ini, yang menurut beberapa sumber mencapai kisaran Rp1.800 per kilometer, menuai protes keras dari berbagai kalangan, terutama para sopir dan pengguna rutin jalan tol. Angka ini jauh melampaui tarif rata-rata di Pulau Jawa yang relatif lebih murah per kilometernya.
Ironi Sepinya Tol
“Dengan tarif lama saja sudah sepi, apalagi sekarang ditambah kenaikan tarif baru. Ini sangat memberatkan,” keluh seorang sopir logistik. Keluhan ini bukan isapan jempol. Banyak pengguna jalan kini secara sadar memilih memutar balik atau keluar dari jalan tol untuk menggunakan Jalinsum, meskipun waktu tempuh menjadi lebih lama dan kondisi jalan yang tidak seaman jalan bebas hambatan.
Fenomena ini menjadi ironi di tengah masifnya pembangunan infrastruktur yang menelan biaya triliunan rupiah. Tujuan awal pembangunan tol untuk mempersingkat waktu tempuh dan meningkatkan efisiensi logistik seolah menguap di tengah jalan, terbentur realitas ekonomi masyarakat yang masih sensitif terhadap biaya operasional tinggi.
Hutama Karya Bantah Mahal?
PT Hutama Karya (Persero) (HK) selaku pengelola JTTS, sempat membantah bahwa tarif mereka mahal, bahkan mengklaim lebih murah dari Trans Jawa, dengan kisaran Rp800-Rp900 per kilometer di Lampung. Namun, di lapangan, akumulasi biaya untuk perjalanan jarak jauh, misalnya dari Bakauheni ke Palembang yang mencapai ratusan ribu rupiah (sekitar Rp410.000 untuk Golongan I), tetap dirasakan memberatkan oleh mayoritas pengguna.
Ketidakcocokan persepsi antara pengelola dan pengguna jalan ini memicu keresahan. Warga merasa informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan, yang pada akhirnya memicu kemarahan publik dan ketidakpercayaan.
Ancaman ‘Jalan Sunyi’ dan Tuntutan Keadilan Tarif
Jika kondisi ini berlanjut, ancaman “jalan sunyi” bagi Tol Bakauheni-Palembang kian nyata. Kerugian tidak hanya dialami oleh pengelola tol, tetapi juga oleh potensi ekonomi daerah yang diharapkan tumbuh pesat berkat konektivitas yang lancar.
Masyarakat menuntut agar pemerintah dan Hutama Karya mengkaji ulang struktur tarif tol di Sumatera. Tuntutan utama adalah menyamakan tarif dengan yang berlaku di Pulau Jawa, demi menciptakan keadilan tarif infrastruktur nasional dan memastikan manfaat maksimal dari pembangunan tol dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir yang mampu membayar.
Tanpa penyesuaian yang berpihak kepada rakyat, mimpi tentang konektivitas lancar di Sumatera akan tetap menjadi mimpi basah, sementara Jalinsum yang padat akan terus menjadi saksi bisu dilema ekonomi pengguna jalan.(MK)
