Paminal Polda Sumsel Periksa DY Oknum Polsek Kertapati Diduga Miliki Gudang BBM Ilegal Di Jl TPA Keramasan Kertapati

 

Palembang – Terkait dugaan keterlibatan Brigpol DY Oknum Polsek Kertapati yang memiliki gudang BBM ilegal di jalan Mayor Jenderal Sartibi Darwis, TPA Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang. kini berbuntut panjang.

Berawal dari laporan masyarakat melalui Banpol Polda Sumsel atas dugaan aktivitas Gudang BBM Ilegal di TPA Keramasan yang kepemilikan nya diduga Brigpol DY Oknum Polsek Kertapati pada 27 Maret 2023 lalu.

Menanggapi laporan masyarakat, Paminal Polda Sumsel langsung gerak cepat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Brigpol DY Oknum Polsek Kertapati yang diduga pemilik Gudang BBM Ilegal di TPA Keramasan Kertapati. Oknum DY di periksa oleh Paminal Polda Sumsel pada 28 Maret 2024.

K salah satu masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas Gudang BBM Ilegal di TPA Keramasan Kertapati, yang diduga milik Brigpol DY Oknum Polsek Kertapati, juga ikut dimintai keterangan oleh Paminal Polda Sumsel demi untuk melengkapi berkas dan alat bukti pada 28/3/2024

Saat dimintai keterangan oleh penyidik Paminal Polda Sumsel, K membawa beberapa alat bukti dan saksi, menurut K dirinya hanya membantu progam Kapolri dan Kapolda Sumsel dalam memberantas pelaku BBM Ilegal di wilayah hukum Polda Sumsel.”kami sebagai masyarakat hanya membantu progam Kapolri dan Kapolda Sumsel untuk memberantas pelaku BBM Ilegal, dan saya harap Kapolda juga bisa menindak tegas oknum yang ikut serta dalam bisnis BBM Ilegal di Sumsel ini”ujarnya

Lebih lanjut K juga berharap agar Paminal Polda Sumsel dapat mengungkap dugaan kepemilikan Gudang BBM ilegal di wilayah hukum Polsek kertapati oleh Brigpol DY Oknum Polsek Kertapati dikarenakan sudah membawa beberapa bukti dan saksi”saya berharap agar Polda Sumsel dapat menindak tegas oknum Polsek kertapati yang diduga memiliki gudang BBM Ilegal di TPA Keramasan.”harapnya

Sementara itu dari perbuatannya Pelaku penimbunan BBM merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur Pasal 55 UU Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Pelaku terancam dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Selain Pasal 55 UUD tentang minyak dan gas bumi, pelaku juga terancam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.(MK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *