Palembang – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH) Unisti megkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (24/11/2025). Dalam kritikan nya itu, mereka mendesak KPK untuk tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi dan segera melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Sumsel saat ini.
Aksi ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan mahasiswa terhadap penanganan kasus korupsi di daerahnya yang dinilai berjalan lamban, sementara KPK baru-baru ini gencar melakukan OTT terhadap pejabat di provinsi lain, termasuk Gubernur Riau.
“Kami melihat KPK terkesan tebang pilih. Jika Gubernur Riau bisa di-OTT, kenapa Gubernur Sumsel yang kami nilai dugaan korupsinya lebih parah dan masif belum tersentuh?” ujar M Khaliq.
Khaliq, yang mengaku sebagai mahasiswa hukum, mengklaim bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti awal dan dokumen terkait dugaan penyelewengan dana APBD dan proyek infrastruktur di Sumsel.
“Kami punya data awal. Indikasi kerugian negara di Sumsel ini jauh lebih besar, bahkan kami nilai lebih parah dari kasus di Riau,” tambah Khaliq, tanpa merinci bukti-bukti tersebut.
Para mahasiswa menuntut KPK untuk membuka kembali dan mengusut tuntas berbagai laporan dugaan korupsi yang mandek di wilayah Sumsel, termasuk yang menyeret nama-nama mantan pejabat sebelumnya. Mereka mengancam akan menggelar aksi besar-besaran jika kritikan mereka tidak direspon serius oleh lembaga antirasuah tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Gubernur Sumsel maupun KPK terkait tuntutan spesifik mahasiswa dalam berita ini. Pihak berwenang di KPK sebelumnya pernah menyatakan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.(Red)
