OGAN ILIR, 20 Desember 2025 – Harapan masyarakat Sumatera Selatan untuk melihat tegaknya hukum di bumi Sriwijaya hari ini resmi runtuh. Publik yang selama ini menanti ketegasan Kapolda Sumsel terkait menjamurnya gudang BBM dan CPO ilegal di wilayah Ogan Ilir harus menelan pil pahit. Bukannya tindakan nyata, yang tersaji justru aksi “bungkam seribu bahasa” dari pucuk pimpinan tertinggi kepolisian di daerah ini.
Hingga Sabtu (20/12/2025), konfirmasi awak media terkait maraknya aktivitas ilegal tersebut tidak membuahkan jawaban. Sikap diam Kapolda Sumsel ini seolah mengamini ketidakberdayaan institusi Polri di bawah cengkeraman kekuasaan mafia. Jika Kapolres Ogan Ilir sudah lebih dulu membisu, kini publik bertanya-tanya: Apakah mafia sudah benar-benar memenangkan pertempuran di Sumsel?
Mafia di Atas Hukum: Nama-Nama yang Tak Tersentuh
Berdasarkan investigasi dan keresahan masyarakat, sejumlah titik panas aktivitas ilegal terang-terangan beroperasi tanpa tersentuh hukum. Nama-nama seperti Reno dan Abu disebut-sebut mengelola gudang di belakang Rumah Makan Tuah Siang Malam. Selain itu, sosok Tiko diduga kuat mengelola aktivitas serupa di belakang Rumah Makan Pindang Pegagan Bunga Rose.
Tak berhenti di situ, di Kecamatan Pemulutan, tepatnya di samping batching plan perbatasan Ogan Ilir dan Banyuasin, mafia CPO berinisial Ali diduga bebas beroperasi. Keberadaan gudang-gudang ini bukan rahasia lagi bagi masyarakat, namun entah mengapa, aparat penegak hukum tampak buta dan tuli.
Rakyat Kehilangan Sandaran
“Kami bingung harus mengadu ke siapa lagi. Kalau Kapolda saja sudah diam tak berdaya, berarti hukum di sini sudah mati. Mafia lebih kuat dari negara,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan karena faktor keamanan.
Kekecewaan mendalam ini memicu mosi tidak percaya dari masyarakat Sumsel. Ketidakberdayaan Polda Sumsel menghadapi mafia BBM dan CPO ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan perlindungan rakyat.
Menanti Tangan Besi Presiden Prabowo Subianto
Di tengah keputusasaan ini, masyarakat Sumatera Selatan kini hanya bisa menggantungkan harapan terakhir kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Rakyat memohon agar orang nomor satu di Indonesia itu memberikan perhatian khusus pada “kegelapan” hukum di Bumi Sriwijaya.
Masyarakat mendesak agar Presiden Prabowo segera melakukan evaluasi total dan mengganti seluruh pucuk pimpinan di Polda Sumsel, Polres, hingga Polsek yang dianggap gagal menjaga integritas. Rakyat merindukan sosok Kapolda, Kapolres, Kasat, hingga Kanit yang amanah, memiliki integritas tinggi, dan yang terpenting: Tidak berkhianat kepada rakyat demi membela kepentingan mafia.
Akankah keajaiban itu datang? Ataukah Sumatera Selatan akan selamanya dibiarkan menjadi surga bagi para mafia BBM dan CPO ilegal? Publik menunggu langkah nyata dari Jakarta. (Tim Redaksi)
