TALANG KELAPA — Ketegangan memuncak di wilayah Talang Kelapa, dekat perumahan GMP, GMH, MTK, Erlangga, dan BRR 2. Warga menuntut pemerintah segera memperbaiki jalan utama yang telah lama rusak parah dan kini menjadi kubangan besar saat hujan turun. Di tengah tuntutan tersebut, muncul dugaan kuat adanya preman lokal yang menguasai wilayah tersebut demi melancarkan aktivitas galian C ilegal.
Sempat Terjadi Adu Mulut
Keributan sempat terjadi antara Ketua GMP, Dedi, dan seorang preman setempat bernama Tamzil. Tamzil, yang mengaku sebagai putra daerah, dengan arogan menyuruh warga menggunakan jalan lain dan melarang mereka mengganggu aktivitas galian C.
“Rusak, lewat jalan lain! Dak usah nganggu galian-galian ini, ngerti dak?” ujar Tamzil dengan nada tinggi, menunjukkan sikap intimidasi terhadap warga yang resah.
Janji Rapat Dianggap Angin Lalu
Camat Talang Kelapa, Lurah, Satpol PP, dan Intel Polsek Talang Kelapa segera mendatangi lokasi untuk meredam situasi. Mereka berjanji akan mengadakan rapat khusus bersama perwakilan perumahan pada hari Jumat di kantor camat untuk mencari solusi.
Namun, janji tersebut disambut dingin oleh warga. Mereka menilai janji itu hanya pemanis bibir tanpa tindakan nyata, mengingat hingga kini tidak ada kejelasan kapan jalan akan diperbaiki, sementara aktivitas galian terus berjalan tanpa hambatan.
Dugaan Keterlibatan Pejabat Setempat
Warga menduga kuat bahwa aktivitas galian C dibiarkan berlangsung karena adanya koordinasi, bahkan kemungkinan beking, dari oknum pejabat terkait.
“Kami seperti dipermainkan. Preman berkuasa, pejabat hanya janji-janji. Tidak ada ketegasan, tidak ada kepastian,” ujar salah satu warga dengan nada geram, mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap respons pemerintah setempat.
Ancaman Aksi Besar-besaran
Masyarakat menegaskan, jika sampai Jumat tidak ada komitmen nyata dari lurah dan camat Talang Kelapa, mereka akan menggelar aksi dan tuntutan resmi. Tuntutan utama mereka adalah perbaikan jalan segera, penghentian atau penindakan tegas terhadap aktivitas galian C ilegal yang merusak lingkungan, serta sikap tegas dari aparat terhadap premanisme yang mengintimidasi masyarakat.
Kasus ini kembali menyoroti potret buram bagaimana premanisme dan dugaan kepentingan ekonomi berjalan beriringan dengan kelalaian aparat, sementara masyarakat menjadi korban utama dari kerusakan infrastruktur dan ketidak tegasan hukum.(MK)
