REJANG LEBONG – Aroma tak sedap terkait dugaan praktik monopoli proyek yang bersumber dari dana hibah di Kabupaten Rejang Lebong kian menyengat ke publik. Nama CV Alpagker Abadi kini menjadi sorotan tajam setelah diduga kuat “menguasai” hampir seluruh paket pekerjaan di berbagai lembaga vertikal, mulai dari Polres hingga Kejaksaan.
Dominasi CV Alpagker Abadi yang seolah tanpa lawan ini memicu tanda tanya besar: Apakah benar-benar tidak ada CV lain di Rejang Lebong yang mampu bekerja, ataukah ada “tangan besi” di balik layar yang mengatur agar semua proyek wajib jatuh ke tangan perusahaan tersebut?
Dugaan Kongkalikong dan Pengurasan Uang Rakyat
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa proyek-proyek di lembaga vertikal yang didanai melalui dana hibah Pemkab Rejang Lebong seolah telah menjadi “jatah tetap” bagi CV Alpagker Abadi. Dugaan adanya kongkalikong antara oknum petinggi lembaga dengan pihak kontraktor semakin menguat seiring dengan tertutupnya akses bagi perusahaan lain untuk berkompetisi secara sehat.
Kondisi ini memicu kemarahan publik. Praktik ini dinilai bukan sekadar urusan bisnis, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa. Dana hibah yang notabene bersumber dari pajak rakyat diduga dijadikan bancakan oleh sekelompok oknum untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok tertentu.
Desakan Copot Pimpinan Lembaga Vertikal
“Ini sudah keterlaluan. Jika benar satu perusahaan bisa mengatur semua proyek di lembaga penegak hukum dan lembaga vertikal lainnya, maka keadilan sudah mati. Kami mendesak pimpinan tertinggi di pusat untuk segera mencopot pucuk pimpinan lembaga vertikal di Rejang Lebong yang terlibat dalam lingkaran setan dana hibah ini,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik setempat.
Ketertutupan akses bagi CV lokal lainnya mempertegas adanya dugaan pengkondisian proyek yang sistematis. CV Alpagker Abadi dituding menjadi “pemain tunggal” yang secara permanen mengerjakan proyek-proyek strategis tanpa melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel.
Periksa CV Alpagker Abadi
Masyarakat kini mendesak aparat penegak hukum tingkat tinggi (KPK atau Kejagung) untuk segera turun tangan memeriksa aliran dana dan legalitas kontrak yang dikerjakan oleh CV Alpagker Abadi. Investigasi menyeluruh diperlukan untuk membongkar siapa sosok “orang hebat” yang membekingi perusahaan ini hingga mampu mendikte proyek-proyek hibah di Rejang Lebong.
Hingga berita ini diturunkan, publik menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai alasan teknis mengapa satu perusahaan bisa mendominasi anggaran hibah tahun demi tahun, sementara puluhan pengusaha lokal lainnya hanya menjadi penonton di tanah sendiri.(Red)
