BANYUASIN – Praktik penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal melalui Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api (TAA) menuju Muntok, Bangka, kian terang-terangan. Ironisnya, aktivitas melanggar hukum ini diduga kuat melibatkan jaringan sistematis yang melibatkan oknum anggota Polri hingga pejabat tinggi otoritas pelabuhan.
Pengawalan Ketat Oknum Polisi
Hasil penelusuran mengungkap adanya keterlibatan seorang oknum anggota Polsek Sungsang berinisial Lubis, yang diduga bertugas sebagai “back-up” atau pengawal mobil-mobil pengangkut BBM ilegal tersebut agar mulus masuk ke area pelabuhan. Tak sendirian, Lubis dikabarkan bekerja sama dengan oknum anggota Polda Sumsel berinisial M, guna memastikan rantai distribusi ini tidak tersentuh hukum.
Kapolsek Sungsang, Iptu Fariz Muhammad, S.H., saat dikonfirmasi tidak menampik bahwa Lubis adalah anggotanya. Meski mengakui adanya aktivitas tersebut, Iptu Fariz berdalih bahwa informasi yang dikonfirmasi merupakan “barang lama”. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa iring-iringan mobil BBM ilegal masih menjadi pemandangan rutin di jalur tersebut.
Sorotan Tajam ke Kepala KSOP Kelas I Palembang
Skandal ini kian panas setelah muncul dugaan keterlibatan Laksma TNI Idham Faca, Kepala KSOP Kelas I Palembang sekaligus Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). Kabar yang beredar menyebutkan bahwa BBM ilegal tersebut diduga milik sang pejabat, yang diselundupkan ke Bangka menggunakan kapal feri penyeberangan.
Kapal feri yang seharusnya diperuntukkan bagi angkutan penumpang dan logistik masyarakat, kini diduga beralih fungsi menjadi sarana penyelundupan BBM ilegal dalam skala besar.
Penyalahgunaan Wewenang atau Kelalaian Fatal?
Jika benar BBM tersebut milik oknum pejabat KPLP, maka ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (Abuse of Power) yang luar biasa demi keuntungan pribadi. Namun, jika dalihnya bukan milik yang bersangkutan, Kepala KPLP tetap dianggap gagal total dan lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Bagaimana mungkin puluhan mobil pengangkut BBM ilegal bisa lolos menaiki kapal feri selama bertahun-tahun jika tidak ada ‘main mata’ dengan otoritas pelabuhan? Ini bukan sekadar kelalaian, tapi dugaan pembiaran yang terstruktur,” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Hukum Harus Tegak
Masyarakat kini mendesak Kapolda Sumsel dan Panglima TNI untuk turun tangan membersihkan institusi dari oknum-oknum yang membekingi bisnis ilegal. Pelabuhan Tanjung Api-Api tidak boleh menjadi “sarang” mafia BBM yang merugikan negara.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KSOP Kelas I Palembang belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan miring yang menyeret nama pimpinan mereka.(Red)
